Honda

Datangi LKPP Republik Indonesia, PJ Bupati Muba Inginkan Serapan APBD 2024 Maksimal

Datangi LKPP Republik Indonesia, PJ Bupati Muba Inginkan Serapan APBD 2024 Maksimal

Pj Bupati Muba Mendatangi LKPP Republik Indonesia untuk Maksimalkan Serapan APBD 2024.-Kominfo Muba For Palpres.com-

JAKARTA, PALPRES.COM- PJ Bupati Muba menginginkan serapan APBD 2024 agar bisa maksimal.

Hal itu terbukti dengan mendatangi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Jumat 12 Januari 2024.

Mengingat, pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mempunyai peranan penting untuk memaksimalkan serapan APBD.

Agar percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.

BACA JUGA:Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Lancar, Pj Bupati Muba Lakukan Ini

"Kunjungan kerja ke LKPP ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi selain terkait optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin  kredibel, berkualitas dan mempercepat menggerakkan ekonomi daerah.

Sekaligus juga antisipasi berbagai tantangan sekaligus  hambatan yang akan muncul dikemudian hari," ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pertama mengenai komitmen Pemkab Muba.

Untuk terus meningkatkan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.

BACA JUGA:Kunjungi Warga Terdampak Banjir, Pj Bupati Muba Berikan Bantuan Sembako di Kecamatan Sungai Keruh

"Kami selalu berkomitmen laksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih "Good Governance and Clean Government, dengan kontrol dan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsinya dapat bimbingan dan pendampingan dari LKPP ini kaitan dengan adanya perubahan aturan dan regulasi pengadaan barang dan jasa," jelas Apriyadi.

Dia mengungkapkan keinginannya agar di tahun 2024 ini percepatan penyerapan APBD yang bertujuan supaya bisa menggerakkan ekonomi daerah dan hasil pembangunannya bisa segera terlaksana langsung dirasakan oleh masyarakat. 

"Untuk percepatan penyerapan anggaran ini kami membutuhkan dukungan advokasi dalam hal sertifikasi uji komptensi, pembinaan SDM dan juga pemberian arahan, terutama peningkatan kompetensi SDM bidang pengadaan barjas pemerintah," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: