Dalam Agenda LHP LKPP dan IHPS II TA 2023, Elen Setiadi Optimis Pemprov Sumsel Ingin Tingkat Pelayanan Publik

JAKARTA, PALPRES.COM - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H, M. S.E, langsung hadir pada kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.

Acara  yang di pimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, bertempat di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center Jl. Gatot Subroto No. 1, Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2024

Dalam kegiatan ini Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi serta terima kasihnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 Yang dalam tugas nya  telah melaksanakan pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. 

BACA JUGA:Kernet Speed Boat yang Hilang di Sungai Musi Palembang Ditemukan Tim SAR Gabungan

BACA JUGA:Polemik Bayar UKT Pakai Uang Pinjol, Ini Kata Rektor Unsri Buat Mahasiswa Barunya

“Juga, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat  WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini, " kata Jokowi

Jokowi juga mengaku Sudah sering sampaikan bahwa WTP bukan prestasi tetapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. 

Jokowi juga mengatakan Ini adalah uang rakyat, ini uang negara, tentunya negara harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti di audit dan diperiksa.

"Jadi, sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik,  Dan, juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” katanya.

BACA JUGA:Tanpa Noa dan Estella, Coach Mochi Bawa 24 Pemain ke Hongkong Termasuk Trio Abroad Sydney, Katarina dan Kayla

BACA JUGA:Ternyata Ini Hotel Pertama di Palembang, Jadi Rujukan Warga Belanda pada Masa Jayanya

Lebih lanjut Jokowi menambahkan dalam beberapa tahun terakhir dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.

Pertumbuhan ekonomi global juga lambat,tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. 

“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil, Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen. Inflasi tetap terjaga," kata Jokowi 

Ia juga menerangkan bahwa BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. 

BACA JUGA:Bansos PKH, dan BPNT Cair Via Pos Bulan Ini, Sekaligus BLT MRP Rp200rb Langsung 3 Bulan Sekaligus Untuk 3 Krit

BACA JUGA:Kemensos Salurkan 5 Bansos Periode Juli - September, Ada yang Besarannya Capai Rp20.000.000 Per KK

Lalu juga pelaksanaan Pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini,” tambahnya.

Jokowi  juga sangat berharap, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit, karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. 

“Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan, prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan,” tambahnya.

Dia juga berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. 

BACA JUGA:Cara Pengajuan KK dan KTP Agar Terdata Di DTKS Untuk Dapat Bansos Tanpa Ke Desa Atau Kelurahan

BACA JUGA:4 Kriteria Pemilik Kartu BPJS Kesehatan yang Bisa Mendapatkan Bansos PKH Sebanyak 3 Bulan Sekaligus

“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” tandasnya.

Sementara Kepala BPK RI Isma Yatun mengatakan, pertanggungjawaban  APBN 2023  tercatat memperoleh opini WTP yang merupakan buah dari sinergitas antar pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Kami haturkan terima kasih kepada Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Sementara itu Pj Gubernur Elen Setiadi usai menghadiri acara tersebut menyebut tekad Pemprov Sumsel akan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. 

BACA JUGA:Begini Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Tanpa Harus Melalui Cek Bansos

BACA JUGA:Infinix Smart 6 NFC, Ada Fitur NFC, Mirip iPhone, Harga 1 Jutaan, Mau?

“Yang menjadi poin penting adalah pelayanan dengan birokrasi itu tidak boleh lagi dihambat, karena inikan berkaitan juga dengan apa yang dilakukan dengan reformasi terhadap birokrasi. Jadi pelayanan jangan diganti dengan sesuatu yang menghambat lagi,” ungkap Elen dengan singkat.

Sumber: