RDPS
Honda

Pj Gubernur Elen Perkuat Sinergitas dengan Komisi Yudisial RI

Pj Gubernur Elen Perkuat Sinergitas dengan Komisi Yudisial RI

Perkuat sinergi dengan komisi yudisial RI--Humas Pemprov Sumsel

"Karena kita bicara soal hukum maka ada Indeks Negara Hukum. Indeks ini menjadi tolak ukur bagaimana birokrasi di bidang hukum suatu negara. Bagaimana bekerjanya hukum di suatu negara," ujar Amzulian. 

Di Tahun 2023 jelas Amzulian Indeks Negara Hukum Indonesia masih belum baik atau tidak meningkat dibandingkan tahun 2022.

BACA JUGA:Berikut 5 Fakta Menarik Tanaman Hias Bunga Kaca Piring

BACA JUGA:Simak! Ini 6 Cara Sederhana dan Mudah Membersihkan Batu Akik

Indonesia  berada di posisi 0,53, dimana angka yang  cukup tinggi hanya ada di keamanan dan ketertiban sebesar 0,71. 

Indeks tersebut menurut Amzulian juga mengindikasikan bahwa ada problem dalam.birokrasi di semua lini.  

" Secara umum Indeks Negara Hukum di Indonesia 0,53 itu sebetulnya masih merah," ujar Amzulian. 

Menurutnya Indonesia tidak bisa meremehkan hasil survei karena hal tersebut merupakan penilaian secara internasional.

BACA JUGA:Coba Pakai Batu Akik Tapak Jalak, Bisa Menambah Wibawa dan Kharisma loh

BACA JUGA:Berikut 5 Manfaat Batu Akik Barjad Api, Nomor 3 Cocok Untuk Politisi

Saya tekankan juga pada kebutuhan kantor penghubung tadi bukan kita bekerja lebih baik tapi melainkan tuntutan publik yang lebih baik. 

" Mungkin kinerja kita lebih baik dari tahun sebelumnya tapi publik juga meningkatkan tuntutannya. Oleh karena itu kita tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan kinerja kita," ujar Amzulian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: