Rakornas P2DD 2024, Sumsel Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Tingkat Sumatera dan Provinsi

Pertama, inovasi dan akseptasi digital. Kedua, penguatan infrastruktur, baik infrastruktur yang diselenggarakan BI maupun industri.

Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga keuangan utama, termasuk mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki peran krusial dalam digitalisasi pembayaran di daerah.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Apresiasi Nasionalisme PT KAI Dalam Pecahkan Rekor Muri Pemasangan Bendera Terbanyak

BACA JUGA:BNNP Sumsel Akan Terus Perangi Narkoba Demi Ciptakan Generasi Emas

Lebih lanjut, Perry menyebut bahwa Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah menavigasi digitalisasi sistem pembayaran Indonesia melalui sinergi dengan berbagai inisiatif program Pemerintah sehingga Indonesia menjadi negara yang akseleratif dalam mengadopsi digitalisasi.

Pembayaran pajak dan retribusi dilakukan melalui QRIS, bantuan sosial secara nontunai, serta Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah telah menjadi game changer transformasi digital nasional.

Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025 serta wujud komitmen Bank Indonesia terhadap keberlanjutan transformasi digital nasional, pada 1 Agustus 2024 telah diluncurkan BSPI 2030 untuk membangun sistem pembayaran nasional yang lebih berdaya tahan dan konsolidatif, serta mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara end-to-end.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD menekankan 4 (empat) arahan strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah.

BACA JUGA:Muba Sukses Turunkan Angka Stunting Tercepat di Sumsel Hingga 6,5 Persen

BACA JUGA:Info BMKG, Wilayah Sumsel Hari Ini Diprakirakan Diguyur Hujan Ringan Hingga Lebat

“Saya berharap 4 hal yang kita bisa perhatikan ke depan. Pertama, realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah. Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Dan, keempat yaitu sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih intensif kepada masyarakat, menjadi sangat penting,” kata Menko Airlangga.

 

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di Palpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA palpres.com". 

Sumber: