RDPS
Honda

HORE! Status Pada SIK-NG Berubah, Dana Bansos November dan Desember Disalurkan Paling Cepat Setelah Pilkada

HORE! Status Pada SIK-NG Berubah, Dana Bansos November dan Desember Disalurkan Paling Cepat Setelah Pilkada

Dana bansos November dan Desember akan segera dicairkan Kemensos termasuk PKH dan BPNT--Palpres.com

Tahapan seperti SPM, SP2D hingga SI harus dilewati terlebih dahulu, tentunya progres tersebut bisa dilihat melalui aplikasi SIKS-NG.

Prediksi kapan bansos PKH dan BPNT disalurkan untuk alokasi November dan Desember

Apabila melihat dari pencairan di tahun sebelumnya, diprediksi bahwa bantuan sembako ini baru akan dicairkan di pertengahan hingga akhir bulan November 2024.

Namun perlu diingat bahwa status bantuan BPNT yang update pada hari ini adalah untuk penyaluran melalui kartu KKS.

BACA JUGA:WARISAN LELUHUR! Misteri Santet Teluh dan Banyu di Percaya Suku Baduy Banten, Sudah Ada Sejak 100 Tahun Lalu

BACA JUGA:Cek Daftar Tanggal Lahir Beruntung! Primbon Jawa Sebut Pemilik Rezeki Tertinggi dan Melimpah, Apa Saja?

Jadi, bagi KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS dihimbau bersabar karena proses burekol masih dilakukan.

Karena apabila masih dinyatakan layak oleh Kemensos sejak bulan Juli hingga Desember, maka KPM bisa mendapatkan pencairan yang dirapel 6 bulan sekaligus.

Tentunya nominal yang diterima akan jauh lebih besar dari biasanya, karena terhitung untuk 2 tahap pencairan.

Sebagai informasi tambahan, KPM bisa mendapatkan Bantuan Pangan non Tunai sebesar yang Rp1,2 juta Ribu untuk pencairan yang dirapel 6 bulan sekaligus.

BACA JUGA:Ilmu Hitam Identik Dengan 7 Lautan, Simak Beberapa Fakta Tentang Santet Segor Pitu yang Kerap Ambil Nyawa

BACA JUGA:10 Manfaat Beras Merah yang Jarang Diketahui Orang

Demikianlah informasi terkait status bansos BPNT periode November-Desember yang sudah update di aplikasi SIKS-NG pada hari ini.

Kemudian untuk bansos PKH sendiri, status juga masih sama.

Diperkirakan dana bansos akan langsung dicairkan paling cepat setelah Pilkada (Pemilihan Kepala Derah) serentak.

Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai asumsi mengenai politisasi bansos yang ada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: sikng kemensos