Gubernur Herman Deru Tegaskan Komitmen Sumsel Cegah Pelanggaran HAM Berat

PALPRES.COM-  Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah dan menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Rabu 1 Oktober 2025.

Pertemuan berlangsung di Ruang Tamu Gubernur Sumsel dan membahas identifikasi, pencarian data, serta pengumpulan fakta peristiwa pelanggaran HAM berat di wilayah Sumsel.

Gubernur menilai peran lembaga baru yang dibentuk Kemenkumham ini sangat strategis dan memiliki misi mulia.

BACA JUGA:Herman Deru Bakal Canangkan Mulok Ketahanan Pangan, Bentuk Generasi Produktif dan Mandiri

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Apresiasi Muba, Catat Sejarah Turunkan Angka Kemiskinan ke Satu Digit

Menurut Herman Deru, tugas lembaga tersebut bukan sekadar menyelesaikan catatan masa lalu, melainkan juga merancang langkah pencegahan agar hal serupa tidak terulang di masa depan.

Ia menekankan pentingnya istilah peta jalan yang dipaparkan tim Staf Khusus Kemenkumham dalam audiensi tersebut.

“Lembaga ini sangat mulia. Saya tertarik dengan istilah peta jalan yang disampaikan tadi. Jadi tugas kita ke depan bukan hanya menyelesaikan masalah lalu, tetapi juga melakukan pencegahan agar hal serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herman Deru menguraikan kondisi sosial budaya Sumsel yang dikenal sebagai daerah dengan label Zero Konflik.

BACA JUGA:Porprov XV Sumsel Digelar di Muba, Herman Deru Pastikan Venue Siap dan Ekonomi Rakyat Terdorong

BACA JUGA:Herman Deru Lantik Toha Tohet Pimpin Partai NasDem Muba 2025-2029

Hal ini didukung keberagaman masyarakat yang hidup rukun meski terdiri dari 9 suku asli dengan 17 bahasa daerah berbeda.

Ia menambahkan bahwa masyarakat Sumsel memiliki karakter keras, tetapi mudah diajak berunding.

Sumber: