Banner Honda PCX

Penyaluran Bansos Tahap 2 2025 Gunakan Data Tunggal Nasional 2025, Agar Tepat Sasaran!

Penyaluran Bansos Tahap 2 2025 Gunakan Data Tunggal Nasional  2025, Agar Tepat Sasaran!

Presiden keluarkan Inpres (Instruksi Presiden) untuk gunakan DTSEN--Palpres.com

PALPRES.COM - Presiden keluarkan Inpres (Instruksi Presiden) untuk gunakan Data Tunggal pada penyaluran tahap 2.

Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahap 2 tahun 2025 akan mengacu sepenuhnya pada data tunggal sosial ekonomi nasional.

Langkah ini diambil sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 2 Juni 2025.

BACA JUGA:Prabowo Pastikan Bagikan 5 Jenis Bansos Juni-Juli 2025 Termasuk Kategori BPNT dan BSU BPJS Ketenagakerjaan!

BACA JUGA:Selain Bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan, 3 Bansos Ini Akan di Bagikan Pemerintah Pada Juni 2025!

Amalia menjelaskan bahwa data tunggal nasional telah resmi diintegrasikan sejak tanggal 3 Februari 2025.

Proses Integrasi dan Survei Data yang Cukup Panjang

Integrasi data dilakukan melalui kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos) serta melibatkan proses verifikasi lapangan.

Data yang telah diverifikasi ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

BACA JUGA:Fakta Atau Hoax! Bansos PKH BPNT Tahap 2 Cair Duluan Via Bank BRI dan BNI, Yuk Intip Penjelasannya

BACA JUGA:Ajukan Segera Dirimu Ke Program PPSE Agar Bansos yang Kamu Dapat Tidak DIhapuskan, Yuk Dicek!

Menurut Amalia, dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia, sebanyak 16,5 juta data keluarga telah berhasil diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Validasi ini mencakup pencocokan data administrasi serta verifikasi langsung di lapangan guna memastikan akurasi informasi.

Amalia menegaskan bahwa BPS juga telah melakukan proses pembersihan data untuk menghindari kesalahan sasaran penerima.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: berbagai sumber