Tekan Risiko dalam Pembangunan JTTS, Ini Strategi yang Dilakukan oleh Hutama Karya

JAKARTA, PALPRES.COM  – PT Hutama Karya terus memperkuat pendekatan manajemen risiko pada pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Tujuannya, untuk memastikan proyek tersebut tetap berada dalam batas kelayakan investasi dan tidak membebani keberlangsungan keuangan perusahaan. 

Demikian ditegaskan oleh Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, dalam siaran persnya, 14 Juli 2025.

Tantangan Proyek JTTS

BACA JUGA:Objek Wisata Sekitar JTTS Memanjakan Mata, Apa Saja? Ini Rekomendasi Hutama Karya

BACA JUGA:Hutama Karya Kantongi Laba Bersih Rp2,7 Triliun, Catatkan Peningkatan 12,4 Persen

Menurut Adjib, seperti pada pelaksanaan proyek berskala besar lainnya, maka pembangunan JTTS tidak terlepas dari berbagai macam tantangan yang ada.

Antara lain dinamika pembebasan lahan, dan proses administratif yang kompleks, seperti penerbitan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), memerlukan koordinasi lintas lembaga dan memerlukan waktu yang tidak singkat.  

Dimana ketika terjadi deviasi dari jadwal semula, menurut Adjib, konsekuensinya tidak hanya berdampak pada jadwal konstruksi, tetapi juga pada struktur biaya, beban bunga, dan kelangsungan arus kas proyek. 

“Terkait kondisi tersebut, kami terus memperkuat pendekatan manajemen risiko untuk memastikan proyek tetap berada dalam batas kelayakan investasi dan tidak membebani keberlangsungan keuangan perusahaan. 

BACA JUGA:100 Hari Prabowo, Hutama Karya Siap Resmikan 3 Ruas Tol Sumatera, Disini Tempatnya

BACA JUGA:Beri Pelayanan Terbaik di Jalan Tol, Hutama Karya Raih 2 Penghargaan Bergengsi, Apa Saja?

Strategi Manajemen Risiko

Selain itu, berbagai strategi manajemen risiko telah diimplementasikan, diantaranya adalah penyesuaian masa konsesi sebagai respons atas kebutuhan waktu pengembalian investasi, serta penguatan struktur pendanaan melalui kombinasi berbagai instrumen keuangan.

Termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN), obligasi, pinjaman perbankan, dan dukungan Pemerintah lainnya,” papar Adjib.

Ditambahkan Adjib, untuk menjaga efisiensi fiskal dan menekan risiko pembiayaan jangka panjang, pihaknya  telah menerapkan skema inovatif seperti Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL). 

Sumber: