Bupati Muba Hadiri Rakor Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi se-Sumsel
Bupati Muba HM Toha Tohet SH menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Selatan yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Rabu 19 November 2025.-Foto Dinkominfo Muba-
PALEMBANG, PALPRES.COM– Bupati Muba HM Toha Tohet SH menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Selatan yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Rabu 19 November 2025.
Kegiatan strategis yang mempertemukan seluruh kepala daerah, pimpinan DPRD, penegak hukum, serta instansi vertikal ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, didampingi Wagub Sumsel Cik Ujang.
Hadir pula Pimpinan KPK RI Dr Johanis Tanak SH, MHum, Bupati, wali kota, dan sekretaris daerah, OPD terkait se-Sumsel.
Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
BACA JUGA:DPRD Muba Siapkan Hotline Aduan Masyarakat, Warga Bisa Mengadu Lewat WA
BACA JUGA:Kejari Muba Pulihkan Keuangan Negara Rp 3,7 Miliar dari Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kepala daerah yang hadir.
Momentum ini penting untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan pelayanan publik, perizinan, dan pengelolaan anggaran berjalan transparan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sumsel, lanjutnya, terus memperkuat komitmen melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP).
Melalui aplikasi MCP serta dukungan seluruh kabupaten/kota, Gubernur meminta agar 8 area intervensi pencegahan korupsi dapat terus dioptimalkan.
BACA JUGA:Kunjungi Sleman, Seniman Hingga Teknokrat Bakal Dilibatkan Kepengurusan TP PKK Muba
BACA JUGA:Wabup Muba Apresiasi Para Lulusan Institut Rahmaniyah Sekayu di Acara Wisuda
“Setiap daerah memiliki kapasitas dan tantangan berbeda, tetapi komitmen untuk memperkuat sistem birokrasi, pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pengelolaan aset harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
Dalam Rakor ini, KPK RI memaparkan sejumlah poin penting terkait kerawanan korupsi di tingkat daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
