Dukung Infrastruktur Daerah, Gubernur Sumsel Puji Pembangunan Flyover KM 111 Jalan PT Servo Lintas Raya

MUARAENIM, PALPRES.COM- Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi pembangunan Flyover KM 111 yang dilakukan PT Servo Lintas Raya anak usaha PT Titan Infra Sejahtera.

Pembangunan ini sebagai upaya mendukung kebijakan penataan angkutan batubara agar tidak lagi melintasi jalan umum.

Menurut Herman Deru, pembangunan flyover tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan Instruksi Gubernur terkait kewajiban penggunaan jalan khusus bagi angkutan batubara. 

Ia menilai langkah ini sebagai solusi nyata untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta meminimalkan dampak sosial bagi masyarakat.

BACA JUGA:Bukan Sekadar Tambang, Titan Infra Sejahtera Ubah Wajah Logistik Batu Bara Sumsel

BACA JUGA:Titan Infra Sejahtera Cetak Prestasi di BILA 2025, Raih Excellence in Integrated Mining Infrastructure and Log

“Ini merupakan aksi positif terhadap Instruksi Gubernur. Dengan adanya jalan khusus, angkutan batubara menuju Palembang bisa dihentikan dari jalan umum,” ujar Herman Deru.

Ia menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018, penataan angkutan batubara masih menghadapi berbagai tantangan. 

Namun, dengan adanya jalur hauling dan flyover yang terintegrasi, manfaatnya kini mulai dirasakan oleh berbagai pihak.

Herman Deru berharap pembangunan Flyover KM 111 dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menciptakan investasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan daerah. 

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Tegaskan Komitmen Dukung Pembangunan Jalan Khusus Batubara di Sungai Lilin

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Perkuat Ketahanan Energi Lewat Fuel Terminal Tanjung Batu

Ia menegaskan bahwa angkutan batubara wajib menggunakan jalan khusus tanpa kompromi, meskipun tetap membuka ruang toleransi terbatas selama masa transisi.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Servo Lintas Raya, Victor Budi Tanuadji, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

Sumber: