Pemkab Muba Terima LHP BPK atas Audit Belanja 2025

PALEMBANG, PALPRES.COM– Wabup Muba Abdur Rohman Husen menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Audit Belanja Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kamis 12 Febuari 2026.

Penyerahan LHP berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Muba Edi Pramono, Inspektur Muba Dian Marvita SH, Sekretaris BPKAD Muba Kasmir, serta Sekretaris DPRD Muba Mirwan Susanto SE MM.

LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rio Tirta, didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan Sumsel II Cendy Avrian, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumsel I Wenny Lia, Pengendali Teknis Adi Kurniadi, serta Ketua Tim Pemeriksa Adrianta.

Laporan tersebut bernomor 16/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.03/01/2026 tertanggal 21 Januari 2026, tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pemkab Muba. 

BACA JUGA:Disnakertrans Muba Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan PHK, 2 Agenda Pertemuan Digelar

BACA JUGA:Pendaftaran Lelang Jabatan Sekda Muba Ditutup, 7 Orang yang Mendaftar, Berikut Ini Nama-Namanya

Wabup Muba Abdur Rohman Husen menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan secara profesional dan objektif.

“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi Pemkab Muba dalam rangka penyempurnaan tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujar Wabup.

Ia menyebutkan, Pemkab Muba berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab. 

BACA JUGA:Sinergi Pemkab Muba dan BNN: Perkuat Lingkungan Kerja Bersih Narkoba melalui Program P4GN

BACA JUGA:3 Orang Sudah Melengkapi Berkas Administrasi Lelang Jabatan Sekda Muba, Ini Nama-Namanya?

Tujuannya agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, serta memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Wabup.

Menurutnya, hasil audit tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah agar semakin tertib dalam administrasi, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran.

Sumber: