Pemkab Muba Kawal Program Prioritas Nasional Jaga Dapur MBG hingga Indonesia Pintar

OGAN ILIR,PALPRES.COM- Pemkab Muba siap mengawal program prioritas nasional Jaga Dapur MBG dan Indonesia Pintar. 

Hal itu ditegaskan Bupati Muba H M Toha Tohet SH ketika menghadiri kegiatan optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sekaligus pengukuhan pengurus DPC Abpednas se Sumsel di gedung Pendopoan Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir, Sabtu 27 Juni 2026.

Kegiatan strategis ini difokuskan pada optimalisasi peran Jaga Desa dalam mengawal program prioritas nasional, yaitu Jaga Dapur MBG  dan Jaga Indonesia Pintar yang mencakup pengawasan Kartu Indonesia Pintar. 

Melalui program ini, korps Adhyaksa bersama pemerintah daerah ingin memastikan seluruh distribusi bantuan berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat. 

BACA JUGA:Ajukan Hak Integrasi, Belasan Warga Binaan Lapas Sekayu Ikuti Tes Urine

BACA JUGA:Disnakertrans Muba Lobi Medco Energi, Dorong Putra Daerah Masuk Industri Migas

Pengawasan ini nantinya akan didukung oleh aplikasi Jaga Desa milik Kejaksaan yang disinkronkan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) guna memonitor pertanggungjawaban keuangan secara real-time.

Bupati Muba, H M Toha Tohet, memberikan tanggapan positif dan menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemkab Muba untuk menindaklanjuti program kerja sama ini demi memastikan seluruh program sosial dan dana desa dikelola secara transparan serta bebas dari penyimpangan hukum. 

"Pemkab Muba komitmennya untuk mendorong kepala desa dan anggota BPD di wilayahnya agar proaktif menyerap literasi hukum dan memanfaatkan teknologi pengawasan," tandasnya. 

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani menjelaskan bahwa kolaborasi dengan ABPEDNAS sangat dibutuhkan karena institusinya memerlukan perpanjangan tangan di lapangan. 

BACA JUGA:53 Kafilah Terbaik Muba Siap Bersaing di MTQ Tingkat Sumsel di Lahat

BACA JUGA:Lapas Sekayu Rawat Tanaman Kangkung untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Ia juga memaparkan adanya insentif berupa program CSR peternakan ayam petelur dan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa budidaya ikan tematik (bioflok) untuk mendukung kemandirian ekonomi desa.

"BPD bertugas mengawasi desa, Kejaksaan menginginkan tata kelola keuangan desa berjalan baik, jadi ada irisan tugas di sana. 

Sumber: