Banner Honda PCX

Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif

Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif

Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers--SMSI

Artikel berjudul ‘Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif’ ditulis oleh Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers.

 

DUA tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup  untuk membaca watak seorang presiden.

Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa jauh gagasan yang dibawanya dari kampanye dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah menang dalam pemilihan presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar.

Lebih dari itu, ia bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan: sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, dan akhirnya presiden.

BACA JUGA:Hadirkan Ahli Dewan Pers, Tergugat Optimistis Gugatan terhadap 25 Media di Palembang Ditolak

BACA JUGA:HPN 2027 Bakal Berbeda? Dewan Pers Akan Kumpulkan Seluruh Konstituen Bahas Penyelenggara

Karena itu, menarik menilai dua tahun pertama kepemimpinannya bukan semata dari daftar program yang sudah dikerjakan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo sudah menunjukkan keberhasilannya membangun negara yang kuat atau baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat? Keduanya tentu berbeda.

Modal Seorang Petarung

Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara kecil.

Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan pada tujuan politiknya. Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi baginya bukan sekadar sektor-sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat.

BACA JUGA:Sidang Gugatan 25 Media di Palembang: Ahli Dewan Pers Sebut Perkara Prematur!

BACA JUGA:Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Merupakan Kewenangan Dewan Pers, Ini Penjelasannya

Pengalaman sebagai prajurit ikut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan oleh kekuatan lain.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: smsi

Berita Terkait