Jalan Poros Dibangun, 4 Desa Terancam Terisolir

Menurut Ridho, pihaknya sudah berupaya untuk meningkatkan dana pembangunan di setiap kabupaten di Sumsel ini. 

Dia pun berjanji, dalam laporan hasil reses nanti Dapil X akan memasukkan usulan masyarakat Kabupaten Banyuasin agar dapat diakomodir dan masuk dalam pos bantuan gubernur.

“Ini perlu koordinasi, akan kami sampaikan dalam laporan kami nanti melalui rapat paripurna penyampaian hasil reses, sehingga dapat langsung didengar oleh Gubernur dan jajarannya,” ujar Ridho.

Sementara pada pertemuan di Kecamatan Muara Telang, Ketua Forum Kades Kecamatan Muara Telang, Juahir mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi saat musim tanam. 

Suasana pertemuan guna menyerap aspirasi warga Kabupaten Banyuasin--

Padahal menurut dia, semua ketentuan telah mereka penuhi, seperti telah menyetor uang sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), tetapi pupuk yang datang tetap saja kurang. 

“Kami tidak tahu Pak, di mana letak salahnya. Dana sudah disetor sesuai RDKK tapi pupuk yang dikirimkan tidak cukup dan dana kami masih di distributor,” ujar Juahir.

Ia menambahkan, jika membeli pupuk non subsidi harganya mahal, sementara harga jual hasil produksi setelah panen murah. Hal itu tentu membuat petani merugi karena biaya produksi jadi jauh lebih besar dibanding pendapatan setelah panen.

“Padahal Kecamatan Muara Telang merupakan lumbung pangan Kabupaten Banyuasin,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Camat Muara Telang H Sobri, S.Sos, MM, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kecamatan yang ia pimpin merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten Banyuasin. 

Namun hal itu belum didukung dengan infrastruktur yang memadai. Di mana jalan poros yang ada masih becek dan lengket apabila musim hujan tiba. Jika musim kemarau jalan akan berdebu.

“Sekitar 20 km lagi  jalan yang belum diperbaiki dan 16 jembatan perlu perbaikan Pak dan saya juga berharap jika Dewan menyusun anggaran, tolonglah selipkan untuk pembangunan di Kecamatan Muara Telang,” harap Sobri. 

Menanggapi semua keluhan warga Kabupaten Banyuasin, Koordinator Dapil X, MF Ridho menjelaskan, sejak tahun 2019, Kabupaten Banyuasin masuk dalam rangking 17 Kabupaten/Kota di Sumsel yang mendapat bantuan dari provinsi. Ada sekitar Rp 70 miliar hingga Rp100 Milyar setiap tahunnya digelontorkan untuk pembangunan Banyuasin, sehingga tidak menutup kemungkinan sebagian besar jalan-jalan di Kabupaten Banyuasin ini dibangun juga dengan anggaran dari provinsi.

Terkait kelangkaan pupuk, Ridho minta Juahir untuk membuatkan surat keluhan kepada DPRD Sumsel, khususnya ke Dapil X, agar pihaknya dapat mengundang PT Pusri beserta Bulog dan juga Forum Kades Kecamatan Muara Telang untuk duduk bersama berdialog guna mencari tahu di mana sesungguhnya akar permasalahan langkanya pupuk ini.

Sementara untuk harga jual hasil panen yang murah, politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa harga gabah ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumsel tidak ada kewenangan dalam menetapkan harga gabah.

Sumber: palpres.com