Dijumpai usai reses, Koordinator Dapil IX, M Toha mengatakan, masyarakat Muba minta agar perusahaan-perusahaan di Muba bisa lebih memprioritaskan tenaga kerja dari lokal.
“Jangan sampai di Muba ini banyak perusahaan tapi tenaga kerjanya impor dari luar, ini kan dzolim, ke depan kami akan mendorong, akomodasi tenaga kerja akan berbasis daerah tanpa mengabaikan skill,” ujar Toha.
Masyarakat Desa Rantau Panjang memadati pertemuan dengan dapil IX DPRD Sumsel-Rossa-palpres.com
Aspirasi lain yang diserap adalah keluhan para guru honor yang berharap bisa ada kejelasan nasibnya.
Menurut Toha, persoalan guru honor mendapat perhatian serius dan masuk skala prioritas Dapil IX.
Toha menjelaskan, persoalan guru honor ini sudah lama diperjuangkan.
Bahkan sejak guru honor K2 yang dulu tidak ada harapan.
Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum reses di gelar di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu-Rossa-palpres.com
Kini, para guru honor yang tak diangkat menjadi PNS, akan diperjuangkan jadi pegawai PPPK.
“Di mana Sumsel ini kan ada 3.500 yang diperjuangkan untuk bisa ikut PPPK, jadi kita minta kuota,” kata Toha.
Selain soal nasib guru honor, Toha mengatakan, Dapil IX juga akan mencoba memperjuangkan agar rencana penghapusan guru honor bisa dibatalkan, atau setidaknya ditunda.
Suasana pertemuan di SMA 2 Sekayu-Rossa-palpres.com
Menurut Toha, dunia pendidikan masih butuh peran serta guru yang berstatus honorer.
Aspirasi lain yang disampaikan warga berkaitan dengan infrastruktur jalan, perbaikan bangunan fisik sekolah.
Soal jalan, Toha mengakui, jalan di Muba banyak yang rusak parah.
“Jalan raya dari Bayung Lencir ke Palembang, Sekayu ke Palembang, sekarang ini jalan raya ini kondisinya dalam keadaan sakaratul maut, kalau hujan kayak kubangan tapi kalau kemarau ya kita mandi debu,” ujar Toha.