Dalam aturannya, masyarakat boleh ikut mencalonkan diri dalam pilkdades, minimal ijazah SMP sederajat, meskipun itu ijazah paket B.
"Siapapun tidak boleh menyatakan ijazah palsu. Apalagi telah diklarifikasi kepada yang mengeluarkan ijazah, menyatakan itu sah. Lagipula menyatakan ijazah sah atau tidak sah haruslah melalui peradilan," ungkapnya.
Pihaknya sebenarnya telah melakukan klarifikasi ulang ke PKBM Bukit Sulap. Hasilnya sama, bahwa benar lembaga itu mengeluarkan ijazah paket A dan B kliennya sesuai prosedur dan mengikuti proses belajar.
"Kami juga akan mendatangi panitia atau DPMD Muratara untuk menyatakan keberatan dan menyampaikan fakta hukum yang ada," katanya.
Ia menyatakan, kliennya harus diloloskan dalam kontestasi pilkades sesuai dengan fakta hukum. “Panitia harus mencabut pernyataan soal meragukan keabsahan ijazah klien kami," tukasnya.
Aziz menyakini ada misskomunikasi di tingkat panitia kabupaten.
Dia meyakini kredibilitas panitia, yang ada di Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muratara.
"Ini mungkin ada tindakan memaksa dari panitia bagian verifikasi, atau menyampaikan informasi yang tidak benar. Sehingga dalam rapat umum, klien kami dinyatakan tidak lolos," katanya.
Sementara bakal calon kades Bumi Makmur, Kecamatan Nibung, Sulaini mengatakan, dirinya sejak awal sudah melengkapi berkas sesuai persyaratan
Di Desa Bumi Makmur, ada empat bakal calon kades, termasuk dirinya. Sulaini satu-satunya bakal calon (Balon) kades perempuan.
"Tiga calon lain dinyatakan lolos, sementara saya tidak. Saya ingin mempertanyakan kenapa dan ada apa. Saya sangat dirugikan, saya minta keadilan," katanya.
Soal ijazah, dirinya mengaku telah mengikuti program paket yang dilaksanakan PKBM Bukit Sulap Ponpes Mafaza Lubuklinggau.
"Itu sudah lama. Saya lulus paket A tahun 2008 dan paket B di 2016. Yang saya ingin tanyakan, ada apa dan kenapa. Itu saja," katanya. *