PRABUMULIH, PALPRES.COM – Pemerintah Kota Prabumulih melalui kelurahan dan desa telah melakukan pendataan warga kurang mampu atau yang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah.
Ini untuk menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo tentang penyaluran bantuan kompensasi kenaikan harga BBM. Di mana setiap daerah wajib menganggarkan dua persen dari APBD.
Walikota Prabumulih Ridho Yahya usai memimpin rapat bersama lurah/kades di Ruang Rapat Lantai I, Gedung Pemkot menjelaskan, sekitar Rp3,9 miliar dianggarkan lewat bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
"Sekarang pendataan tengah dilakukan lurah/kades bekerja sama dengan RT/RW,” ujar Ridho, Senin, 26 September 2022.
Ridho menerangkan, cepat atau tidaknya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) selama tiga bulan bergantung kepada pendataan yang dilakukan lurah/kades tersebut.
“Besar kecilnya uang kompensasi kenaikan harga BBM yang disalurkan nantinya bergantung jumlah penerimanya. Kita bekerja sama dengan BSB dalam penyalurannya secara nontunai, sehingga tidak ada potongan di sana sini,” ujar Bupati Ridho.
Ia menargetkan dalam dua minggu ke depan, penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM selesai, guna memastikan penerima tepat sasaran.
“Kelurahan/desa mana paling cepat menyerahkan data dan akurat serta lengkap, bantuan kompensasi kenaikan harga BBM ini kita cairkan. Kita juga meminta lurah/kades, meminta RT/RW guna mempertanggungjawabkan data yang disampaikan tersebut. Apabila tidak benar, jelas akan berurusan dengan hukum,” pungkasnya. *