SEKAYU, PALPRES.COM - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Asistensi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2026 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Senin 19 Juni 2023.
Acara ini dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPAN-RB Kamaruddin AK MS, dan diikuti para kepala perangkat daerah, kepala bagian, serta camat dilingkungan Pemkab Muba.
Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi MSi diwakili Pj Sekda Muba Musni Wijaya SSos MSi dalam sambutannya berharap dengan kehadiran Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPAN-RB di Bumi Serasan Sekate, dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terkait penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Muba telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Antara lain, penguatan sumber daya manusia dalam mewujudkan ASN profesional dengan menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi dan melakukan penyetaraan jabatan.
BACA JUGA:RESMI! Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Keluar, Penerima Dapat Rp 600.000 per KK
Melakukan evaluasi kelembagaan bersama STIA-LAN, agar tercipta perangkat daerah yang tangguh, dinamis, adaptif dan kaya fungsi.
Kemudian penerapan strategi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara konsisten dan optimal dalam pelayanan kepegawaian, keuangan, perencanaan, kependudukan, perizinan, kebudayaan, dan pendidikan seperti E-SAKIP, E-office, SRIKANDI, dan SIPD.
Sementara itu Kadis Kominfo Muba Herryandi Sinulingga saat dihubungi menyatakan, bahwa Kabupaten Muba juga sedang melakukan penyusunan domain Arsitektur SPBE melalui Kominfo melakukan berbagai inovasi terhadap pelayanan publik, terutama perangkat daerah yang melakukan pelayanan strategis langsung terhadap masyarakat.
Upaya perbaikan pelayanan tersebut mendapat penghargaan dari Kemenpan-RB sebagai perangkat daerah dengan pelayanan prima.
BACA JUGA:CEK NAMAMU! Bansos PKH Tahap 3 Cair Rp900.000 Juli 2023, untuk KK Ciri Berikut
Lanjut Sinulingga, bahwa Pemkab Muba terus berbenah memperbaiki tata kelola birokrasi dan administrasi untuk menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel.
"Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari KPK RI, dengan diberikan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan nilai total Pencapaian Monitoring Center Of Prevention (MCP) sebesar 93 persen dan memperoleh peringkat satu terbaik se Sumatera Selatan atau peringkat 103 Nasional yang diberikan KPK pada 11 Mei 2023 lalu," beber Sinulingga
Sementara itu, Pj Sekda Muba Musni Wijaya melaporkan, sesuai arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Pusat Daerah di Bogor, inflasi di Kabupaten Muba cukup terkendali, berbagai upaya telah dilakukan, seperti operasi pasar, pemantauan harga dan stok barang pokok, bantuan langsung tunai, dan bantuan bagi usaha transportasi.
Selanjutnya Penurunan kemiskinan ekstrem, dimana kemiskinan ekstrem Kabupaten Muba mengalami penurunan dari angka 6,56% (2021) menjadi 4,74% (2022).
BACA JUGA:Rumahnya Terancam Ambruk karena Longsor, Nenek Warga OI Ini Pilih Bertahan