4. Perbedaan NIK pengurus dan NIK di rekening KPM (misal nama pengurus ternyata anak, sedangkan di rekening adalah nama ibunya)
5. Terindikasi penerima dobel bansos dalam satu KK (misalkan istri penerima PKH,anggota penerima bansos lain selain PKH)
6. Terindikasi ada tunggakan pinjaman Bank baik pinjaman online ataupun bank biasa.
7. Komponen belum masuk DTKS di dinas sosial
8. Komponen sekolah terindikasi sudah berusia lebih dari 20 tahun ke atas.
9. Komponen disabilitas belum terindikasi di sistem
10. Komponen ibu hamil belum terindikasi di sistem
11. Pengurus meninggal dunia sehingga tidak meng-upadate data NIK KK yang berubah.
12. NIK KPM berubah di sistem.
13. Nama pengurus beda dengan di buku tabungan.
14. Terindikasi sekolah anak adalah sekolah elit
15. Terindikasi ada status sosial pekerjaan yang mumpuni dalam KK.
Sebagai catatan, dari beberapa permasalah di atas, ada yang bisa diperbaiki dan ada pula yang tidak.
Pasalnya semua kebijakan pencairan bansos PKH 2023 bukan dari pemerintah daerah, melainkan Kemensos. *