JAKARTA, PALPRES.COM – Setelah beberapa waktu lalu Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) membacakan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2024, dipastikan beberapa bansos reguler yang menjadi program nasional, akan dilanjutkan kembali.
Seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Sembako yang menyasar 19 juta KPM, dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang menyasar 10 juta KPM akan dilanjutkan kembali.
Mengingat angka untuk Perlinsos (Perlindungan Sosial) ditahun mendatang meningkat hampir mencapai Rp500 triliun.
Untuk tahun 2023, bansos tersebut terutama BPNT Sembako tetap akan disalurkan.
Hal ini sesuai dengan juknis, dan mekanisme penyaluran yang ada.
Dimana untuk penyaluran melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Rakyat) pada 431kabupaten atau kota dengan akses perbankan mudah ,akan disalurkan melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang merangkap ATM (BRI, BSI, BNI, dan Mandiri).
Adapun jumlah dana yang akan disalurkan adalah sebesar Rp400.000 alokasi Juli dan Agustus (dua bulan).
Dimana dana yang didapat adalah Rp200.000 per bulan disalurkan pertahun dengan total Rp3.600.000, kepada penerima bansos per KK (Kartu Keluarga) berdasarkan SP2D yang telah disahkan oleh bank dan kementerian.
BACA JUGA:Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BSI, Cukup 5 Menit, Mudah dan Praktis Banget, Mau Coba?
Dilansir dari laman www.sik.kemensos.go.id, bansos tersebut setelah dicek sudah berstatus SPM (Surat Perintah Menyalurkan).
Biasanya, dana akan masuk ke rekening penerima bansos atau yang lebih sering disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jika status sudah berubah menjadi “Sudah Salur”.
Dimana jarak antara status SPM menjadi sudah salur memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 minggu.
Sebelum hal itu, data yang telah SPM, diserahkan ke Bank Himbara. Barulah pihak bank menerbitkan SP2D, dan menyalurkan dana ke rekening masing-masing penerima.
BACA JUGA:GERCEP! Klaim Saldo DANA Gratis Rp300.000 dari Aplikasi Penghasil Uang, Terbukti Langsung Cair