Dan Pilkada Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilihan dan pemilih.
Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu.
eberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.
BACA JUGA:Belum Juga Dapat Bansos Beras 10 Kg dari Pemerintah? Ini Cara Lapornya
"Dengan optimalnya sinergitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan," harapnya.
Atas hal tersebut, Irjen Pol Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilu 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.
TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan.
Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.
BACA JUGA:Pinjaman KUR Mandiri 2023 Semester ke 2 Dibuka, Proses Lebih Mudah dan Cepat, Silahkan di Ajukan
Polri, lanjutnya, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu.
Kemudian konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat. Gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon).
"Kita juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai.
Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif," tandasnya. *