Kebijakan Pemerintah Pusat ini disambut baik Pemkab Muba sebagai daerah sentra penghasil kelapa sawit.
Apalagi Muba memiliki luasan perkebunan sawit ratusan ribu hektar (terdiri dari HGU Perusahaan dan perkebunan rakyat).
Pj Bupati Muba H Apriyadi mengakui pembagian DBH Sawit menjadi modal untuk melangkah tujuan berikutnya.
Pemkab Muba melalui Dinas Perkebunan akan lebih aktif memperjuangkan perolehan porsi DBH lebih besar.
"Kita sudah aktif sejak AKPSI, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dibentuk.
BACA JUGA:WOW! Gubernur Ajak Warga Dukung Apriyadi Jadi Bupati Muba 2024-2029
BACA JUGA:Bareng Gubernur Sumsel, Pj Bupati Muba Bawa Oleh-oleh Pembangunan ke Desa Bumi Kencana
Bahkan saya hadir pada Munas I di Ancol, Jakarta tahun 2022 lalu.
Itulah awal perjuangan para kepala daerah yang tergabung di AKPSI termasuk Muba yang masuk dalam kepengurusan," terang dia Jumat 22 September 2023.
Kepala Dinas Perkebunan, Akhmad Toyibir pada Munas I tersebut, Pj Bupati Apriyadi sudah menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola perkebunan sawit yang berdampak ke petani dan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Muba melalui Dinas Perkebunan fokus memaksimalkan perbaikan tata kelola sawit mulai dari hulu dan ke hilir.
Atas keberhasilan perjuangan pembagian DBH Sawit ini, Pj Bupati Muba H Apriyadi yang aktif sejak di Munas AKPSI, akan terus berjuang memajukan petani sawit.
"Terimakasih Pemerintah Pusat, DBH Sawit yang dibahas sejak Munas I terbukti telah mengalir ke daerah penghasil sawit dan sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit," tandasnya.*