Nanti mereka akan menampung datamu, kemudian diadakan musyawarah desa.
Setelah itu, datamu baru diinput pada SIK-NG yang di kelola oleh desa ataupun kelurahan.
Barulah nanti disahkan oleh Dinas Sosial, kemudian Bupati/Walikota setempat.
BACA JUGA:Rasanya Nendang Banget, 5 Kuliner Enak Khas Nganjuk Ini Wajib Kamu Cobain
BACA JUGA:5 Tempat Oleh-oleh Khas Bandung, Paling Populer, Harga Murah serta Kekinian
Perlu menjadi catatan, tidak semua yang masuk DTKS langsung mendapatkan bansos.
Kamu perlu masuk ke penambahan kuota lagi, jika ada baru bisa mendapatkan bansos BPNT Sembako dan PKH ini.
Hal ini memungkinkan terjadi jika ada penerima sebelumnya meninggal, atau mengundurkan diri dari kepesertaan bansos.
Pada pertemuan nasional, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga menyampaikan, bahwa perbaikan dan pembaharuan data merupakan mutlak tanggung jawab dari Pemda setempat.
BACA JUGA:VIRAL! Resep Cromboloni Vla Cream Cheese Camilan Renyah, Enak Simpel Bikin Ketagihan
BACA JUGA:Kue Natal 2023 Paling Diincar Anak-anak Kue Kering Choco Balls Dijamin Langsung Habis
DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) setidaknya harus diperbaharui setiap dua tahun sekali.
Sesuai dengan UU No.13 Tentang Fakir Miskin.
Disamping itu dibutuhkan juga kesadaraan masyarakat untuk lebih memperhatikan data kependudukan dan administrasi lainnya, sebagai salah satu syarat untuk didata kedalam DTKS.
Itu saja, semoga dapat dipahami! *