Selanjutnya, ruang partisipasi dan representasi politik perempuan perlu difasilitasi dengan baik.
Sebab keterwakilan perempuan pada sistem demokrasi dalam Lembaga-Lembaga Negara yang strategis seperti Legislatif (Parlemen), akan menentukan produk kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.
Sehingga penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik secara deskriptif (kuantitas) maupun secara substantif (kualitas), agar kebutuhan perempuan dapat direpresentasikan dan didefinisikan dalam Lembaga-Lembaga Negara tersebut dalam bentuk produk kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.
”Perlu diketahui pada pemilu 2019, angka keterwakilan perempuan yang masuk ke kursi parlemen sebesar 20,5%.
Kita harus memperjuangkan agar angka ini jangan sampai turun pada pemilu 2024.
BACA JUGA:Intruksikan OPD Bergerak Cepat, Pj Bupati OKI Minta ASN Jadi Suri Tauladan Bagi Masyarakat
Pemilu 2024 ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dengan mencapai 30% keterwakilan perempuan yang terpilih di parlemen,” ungkap Iip.
Iip mengakui, untuk mewujudkan itu tidak mudah, karena ada berbagai tantangan dan hambatan masih harus dilalui oleh perempuan yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik.
Ada beragam faktor yang mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan di Indonesia yang belum mencapai angka ideal, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.
“Salah satunya yang menjadi tantangan utama bagi perempuan adalah biaya politik di Indonesia yang sangat tinggi, ditambah tidak mudahnya mereka untuk mendapatkan dana kampanye sehingga ini menjadi salah satu hambatan tidak hanya untuk perempuan tetapi juga laki-laki.
BACA JUGA:Paylater Mandiri dan BCA Pilih Mana? Intip Penawaran dan Keuntungannya
BACA JUGA:Beda dengan Tahun Lalu, Ini Alasan Kuota Debitur Pinjaman KUR 2024 Dibatasi!
Selain itu, jika melihat ke tingkat akar rumput masih banyak anggapan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang tabu,” tegasnya.