KAYUAGUNG, PALPRES.COM - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyelenggarakan pertemuan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten OKI tahun 2025 di Aula Bappeda OKI, Kamis 14 Maret 2024.
Adapun prioritas pembangunan OKI pada tahun 2025 mendatang adalah OKI Inklusif serta memaksimalkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kepala Bappeda OKI melalui Kabid Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, M Gusti mengatakan, tujuan dari forum ini adalah untuk menyepakati dan mengintegrasikan arah kebijakan.
Selain itu, menyatukan beberapa rencana dari setiap OPD dan menentukan skala prioritas dalam hal pembangunan strategis di Kabupaten OKI pada tahun 2025.
BACA JUGA:Pj Sekda OKI Imbau Masyarakat Manfaatkan Pasar Murah Ramadan 2024
BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi di Muba Mengalami Peningkatan, Ini Angka Besaran Kenaikannya?
"Apa yang sudah direncanakan masyarakat sudah tertampung, kemudian kita klarifikasi dengan OPD seperti apa, kemudian kita sinkronkan juga dengan rencana kita di OPD.
Beberapa prioritas antara lain menuntaskan proyek strategis, kemudian infrastruktur untuk menunjang perekonomian," ujar Gusti.
Sementara Pj Sekretaris Daerah OKI, Muhammad Refly menegaskan, bahwa Fungsi dari Forum Lintas Perangkat Daerah, yang menghadirkan seluruh OPD hingga Camat, dapat memberikan masukan di wilayahnya masing-masing, permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat kedepan.
"Makanya ada rapat lintas forum OPD sampai para camat bisa hadir untuk memberikan masukan di wilayahnya masing-masing.
BACA JUGA:Ikuti 7 Tips Ini Agar Ibadah Sholatmu Lebih Khusyuk, Pikiran Tenang Hatipun Damai
BACA JUGA:7 Tablet yang Cocok untuk Dibawa Kerja, Desainnya Tipis dan Punya RAM Besar
Permasalahan yang dihadapi masyarakat kedepan juga dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Secara garis besar, Sekda berpesan jika tahun 2025 arah pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak domino dari hasil pembangunan kepada perekonomian.
"Disamping itu, kita juga memprioritaskan peningkatan akses kesehatan, pendidikan yang bermutu dan jaminan perlindungan sosial; peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi daerah," terangnya.