Kita ingin tak ada mafia dalam pelaksanaan haji.
Pak Dirjen haji harus lebih proaktif menghadapi ini,” tegas Menag.
Tak hanya soal haji, Gus Men juga menyoroti soal umrah backpacker. Ia berharap ada regulasi yang mengatur hal tersebut.
BACA JUGA:Jalan Tol Penghubung Wilayah Segitiga Emas Joglosemar Ini Hampir Rampung Panjangnya 96.57 Km
BACA JUGA:Biaya Perunit Rp14 Miliar, Rumah Menteri di IKN Malah Dapat Kritikan
Regulasi tersebut, nantinya diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan Jemaah umrah.
“Saya minta regulasi dibuat proper dan baik.
Orientasinya, bagaimaana setiap warganegara yang umroh terjamin kesehatan, keselamatan, dan kenyamannya,” ungkapnya.
Hal tersebut, menurutnya, perlu dikoordinasikan bersama seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
BACA JUGA:Alhamdullilah 17 Tahun Mangkrak Pembangunan Jalan Tol dalam Kota Bandung Dilanjutkan Tahun Ini
BACA JUGA:Siap-Siap Pertalite Akan Dibatasi, Berlaku Tahun Ini
“Buat sistem yang baik, bagaimana sistem ini terintegrasi dengan PPIU, PIHK, dan KBIHU dalam memberikan layanan kepada jemaah, terutama yang akan umrah,” pintanya.
Menag mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat, terutama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, Pemda, TNI & Polri.
“Karena ini ibadah yang melibatkan banyak orang.
Saya berharap dukungan ini mampu menjadikan ibadah haji 2024 yang lebih terorganisir kedepannya,” tukasnya.
BACA JUGA:Punya Terowongan Kembar, Inilah Jalan Tol Pertama Berteknologi Geofoam di Indonesia