PALPRES.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Australian Chargé d’Affaires to Indonesia, Steve Scott, Selasa 19 Maret 2024.
Pertemuan itu untuk menjajaki peluang peningkatan kerja sama Indonesia-Australia, yang fokus pada transformasi digital.
Kerja sama yang dilakukan bisa memberikan banyak pembelajaran penerapan kebijakan digitalisasi dan data yang terpadu, dalam kerangka GovTech yang telah sukses dilakukan di Australia.
“Kami berharap dapat juga diberikan lesson learn penerapan kebijakan digitaliasasi dan data yang terpadu dalam kerangka GovTech di Australia, sehingga menjadi pembelajaran kami dalam penerapan yang masih sangat baru di pemerintah Indonesia,” ujar Azwar Anas di sela pertemuan yang juga dihadiri oleh tim dari Digital Transformation Agency (DTA) dan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), Selasa 19 Maret 2024.
BACA JUGA:Resmi WNI, Thom Haye Menjadi Pemain Termahal di Asia Tenggara, Harganya Bikn Syok!
BACA JUGA:Mobil Honda Breeze Tampil dengan Elegan dan Keren, Cek Spesifikasi dan Harganya Disini
Pada akhir 2023, menurut Menteri Azwar Anas, dia dan tim telah berkunjung ke Australia untuk melihat langsung praktik baik digitalisasi pemerintahan yang dilakukan di sana.
Jadi untuk kunjungan tersebut diperoleh pemahaman mendalam, terkait dengan implementasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Australia.
Anas menyebut Australia telah menyinergikan data dan digital untuk mendorong pelayanan publik yang inklusif ,dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, seperti MyGov dan Digital ID.
Inisiatif tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam pelaksanaan GovTech di 2024.
BACA JUGA:Negara di Eropa Ini Menjadi Negara Paling Depresi Sedunia, Padahal Punya Pemandangan Indah, Mengapa?
BACA JUGA:Gabung Latihan Timnas Indonesia Untuk Kali Pertama Jelang Lawan Vietnam, Ini Kesan Jay Idzes
“Kami berfokus pada pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta serupa juga dengan Australia yakni Digital ID, maka pemerintah Indonesia juga mengupayakan di dalamnya,” ujarnya
Lebih lanjut, pihaknya telah menerapkan berbagai langkah untuk mempercepat kemajuan pemerintahan digital.
Mulai dari Peraturan Presiden tentang e-Government pada tahun 2018, Peraturan Presiden tentang Arsitektur e-Government Nasional pada tahun 2022, dan akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.