Sehingga sangat penting untuk bisa menakar kelemahan pada objek masalah tersebut.
BACA JUGA:Ternyata BLT Mitigasi Risiko Pangan Batal Cair? Cek Faktanya
“Jangan sampai kita terjebak pada penilaiannya saja.
Tapi seharusnya kita mencari tahu penyebab apa menjadi penilaian buruknya itu,” ucapnya.
Dikatakannya, arah dari pelaksanaan Pra Musrenbang ini sendiri merupakan sebuah konsen pada Evaluasi Kinerja Pembangunan 2023.
Dimana meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indek Pertumbuhan Manusia (IPM), Tingkat Penganguran Terbuka (TPT), Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Inflasi, Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI), Tingkat Prevalensi Stunting, Tingkat Kemiskinan Ektrem, Infrastruktur Air Minum & Sanitasi, Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni serta Nilai Tukar Petani (NTP).
BACA JUGA:Lolos Semifinal, Timnas Indonesia U-23 Siap Lawan Tim Manapun
BACA JUGA:Wujudkan Jalan Tol Berkelanjutan, HK Prioritaskan Tol Hijau Ramah Lingkungan
Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti mengungkapkan nantinya output yang diharapkan dari kegiatan ini akan tertuang dalam kesepakatan hasil pembahasan pra musrenbang.
Yakni sebuah kesepakatan program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja disertai target dan juga kebutuhan pendanaan.
Yang mana tentunya telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari kab/kota.
“Adapun hasil dari kesepakatan antar lintas kepala daerah akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Sumsel 2025,” tuturnya.