Para peserta menunjukkan komitmen tinggi dan dedikasi bersama dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Semoga melalui sinergi dan kerjasama ini kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," ucapnya.
Lanjutnya, 2024 adalah tahun yang penting terutama untuk bisa melaksanakan secara paripurna Inpres Nomor 4 Tahun 2022 yaitu mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen.
BACA JUGA:Catatkan Sejarah Baru, Pertamina EP Bunyu Field Terapkan Teknologi Pengeboran Horizontal
BACA JUGA:Jadi Motor Legendaris di Indonesia, Simak Daftar Harga dari Suzuki Shogun 125 SP
"Oleh karena itu pertemuan ini adalah moment yang sangat penting untuk mengevaluasi kemajuan, merumuskan strategi baru.
Lalum memastikan setiap langkah yang diambil berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan," imbuhnya.
Lebih lanjut dia memaparkan, bahwa berdasarkan data BPS secara nasional kemiskinan ekstrem Indonesia berada di angka 0,83%.
Namun dihadapkan dengan berbagai tantangan, yakni masih terdapat tiga provinsi yang kemiskinan ekstrem lebih dari 5%.
BACA JUGA:Sambut Tim Penilai, Pj Ketua TP PKK Muba Hj Triana Berharap Desa Lumpatan Raih Nilai Terbaik
Dikatakannya, sebagaimana Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), pemerintah daerah telah diintruksikan untuk mengintegrasikan kemiskinan ekstrem ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Selaiun melakukan pemutakhiran data sasaran penerima manfaat, serta melakukan penyampaian dokumen data PPKE secara periodik.
"Pada tahun 2023 diketahui terdapat lebih dari 70% pemerintah kabupaten kota, dan 95% pemerintah provinsi telah menyusun dokumen perencanaan daerah.
Sekaligus memastikan tiga strategi utama kemiskinan ekstrem terintegrasi kedalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut.
BACA JUGA:Cocok Buat Ojek Online! Inilah Motor Listrik Murah Volta, Cek Harganya