Guna mensukseskan pesta demokrasi masyarakat dan menentukan calon kepala daerah untuk memilih berdasarkan kesadaran sesuai hati nurani mereka (masyarakat) terhadap kemajuan pembangunan wilayah daerahnya tambah mantan Dirreskrimsus Polda Sumsel
Netralitas Polri dalam konteks pemilu dijelaskan berdasarkan dasar hukum yang mengatur bahwa Polri harus netral dalam kehidupan politik, tidak menggunakan hak memilih, dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kemudian, Implementasi netralitas Polri mencakup pengamanan pemilihan dengan sikap netral dan tidak memihak kepada kontestan manapun” ujar Alumni Akpol 94.
BACA JUGA:Kabid Humas Polda Sumsel Ikut Usung Jenazah Orang Tua Anggotanya
BACA JUGA:Tunjukkan Rasa Empati, Kabid Humas Polda Sumsel Melayat ke Rumah Duka Anggotanya
Selain itu, anggota Polri dilarang memberikan komentar, penilaian, atau dukungan kepada kontestan Pilkada, serta tidak boleh melakukan tindakan atau pernyataan yang bisa mempengaruhi proses pemilihan oleh KPU dan Bawaslu.
Wakapolda juga menekankan kepada peserta Latkatpuan Operasi Mantap Praja 2024 untuk menerapkan apa yang diperoleh dalam Katpuan sebagai perbandingan guna menambah bekal ilmu.
Apa yang disampaikan para narasumber bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas selaku anggota Polri.
Serta dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.
BACA JUGA:Pemprov Sumsel Bersama Polda Sumsel Sepakat Percepatan Pembangunan Dari Jembatan Lalan Muba, Kapan?
Selain itu juga senantiasa berkoordinasi dengan Gakkumdu dalam menghadapi Permasalahan Pilkada, menjaga netralitas selaku anggota Polri , dan senantiasa monitoring wilayahnya karena perbedaan karakteristik kerawanan sangat mempengaruhi guna Harkamtibmas tutupnya.