Karena diakui Abdul Mu'ti bahwa dirinya ingin menjadi Menteri yang banyak mendengar ketimbang tidak.
BACA JUGA:Berikut Ini Cara Daftar PPDB Jalur Zonasi dan Jumlah Kuota Penerimaan SMP Negeri Palembang
BACA JUGA:Enos Buka Seminar Potensi Media Digital Dalam Menyukseskan Kurikulum Merdeka Belajar
Karena cara itu tentunya bisa menjadi referensi dalam membuat suatu kebijakan.
"Saya selama ini banyak ceramah, makanya saya lebih banyak mendengar saja, " katanya.
Lalu, Mu'ti juga menambahkan, untuk masalah ujian nasional sendiri.
Kajian ulang bakal dilakukan sebab kebijakan yang sendiri banyak menimbulkan perdebatan.
BACA JUGA:Kurikulum Merdeka Diterapkan Pada Tahun Ajaran 2024, Praktisi Pendidikan Sumsel: Harus Kurangi Beban Guru! BACA JUGA:Ciptakan Guru Yang Profesional dan Mendidik Melalui Kurikulum MerdekaSehingga ini perlu mendengar pendapat dari pakar, masyarakat peduli Pendidikan dan masyarakat yang memakai jasa layanan Pendidikan.
"Nanti kita lihat dengan seksama untuk ujian nasional, Kurikulum merdeka belajar, dan zonasi.
Kami akan sangat berhati-hati dan melibatkan banyak pihak dari mengkaji 3 kebijakan itu, " ucapnya.
"Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:Ini Harapan Pengurus Besar PGRI untuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang Baru
BACA JUGA:Indonesia Bantu Pendidikan Mahasiswa Afghanistan, Teken MoU dengan Qatar, Ini Kata Menlu Retno
Tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden," tandasnya.