PALPRES.COM - Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik sejumlah menteri dan pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator di Istana Merdeka.
Menariknya, ada sekitar 14 kementerian baru untuk membantu Prabowo - Gibran dalam menjalankan pemerintahan di periode 2024 - 2029 yang ditambahkan dalam kabinet merah putih (KMP).
Tak heran, hal ini akhirnya membuat KMP tergolong gemuk sebab memiliki 48 kementerian.
Seperti diketahui, pada era presiden RI ke 7 Joko Widodo (Jokowi) hanya terdapat 34 kementerian saja.
BACA JUGA:Honda Luncurkan Motor Murah Tahan Banting, Sudah Dijual di Indonesia?
Sejumlah warganet menilai KMP terlalu gemuk dan dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan.
"Kabinet gemuk itu tidak akan bisa berlari kencang, jalan saja susah.
Sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik, lihat saja nanti," terangnya.
Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diterbitkan Kemenkeu pada Agustus 2024, terdapat sejumlah kementerian Prabowo belum memiliki rencana anggaran belanjanya.
BACA JUGA:Terpanjang di Dunia, Inilah Proyek Jalan Tol dari Bambu di Semarang, Segini Biaya Per Kilometernya
BACA JUGA:MENGERIKAN! Inilah Tradisi Potong Jari Setiap Ada Kerabat Meninggal Dunia di Papua
Khususnya bagi kementerian yang baru dibentuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran, periode masa jabatan 2024 - 2029.
Lantas, kementerian mana saja yang belum mempunyai rencana anggaran belanja?
1. Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan