Jadi dia menilai, pada awal debat semuanya terlihat normatif.
BACA JUGA:Emina Cosmetics Gelar Beauty and Handsome Class Bersama Bujang Gadis SMA Negeri 14 Palembang
BACA JUGA:Nasabah di Kecamatan Rupit Muratara Nikmati Ragam Keuntungan BRILink
Adapun persaingan sengit setelah masuk sesi saling tanggap antar Cagub, terjadi saling kritik dan saling sindir.
"Yang menarik misal saat Herman Deru meminta Mawardi untuk bertanya kepada Kesra (Biro Kesra Setda Sumsel) tentang insentif pengajar tahfiz. Kemudian Mawardi menjawab balik bahwa justru itu Kesra melaporkan kepadanya karena banyak ustaz dan ustazah di pondok pesantren yang tidak menerima insentif di masa Kepemimpinan Herman Deru," ungkapnya.
Gagalnya Pembangunan Tanjung Carat Terungkap dalam Debat Cagub Sumsel
Haikal juga menyampaikan soal hambatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
BACA JUGA:Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini 30 Oktober 2024 Kompak Naik, Termurah Rp832.000
BACA JUGA:MOHON MAAF! 5 Kriteria KPM PKH Ini Tidak Akan Menerima Bansos Periode November - Desember 2024
Sehingga menurutnya, butuh investasi besar dalam pembangunannya.
"Jadi Kalau kita lihat Tanjung Carat yang dimaksud Mawardi lebih sederhana dari KEK, sebagai pusat bisnis dan pertumbuhan ekonomi baru. Karena memang arus perdagangan itu membutuhkan dermaga dan pelabuhan untuk membuka pusat-pusat industri, sumber pendapatan daerah dan lapangan kerja baru," terangnya.
Dia juga menyampaikan soal perdebatan rumah tahfiz antara Mawardi dan Deru.
Tak Hanya itu memang, bentuk perhatian itu membutuhkan komitmen anggaran. Baik insentif maupun sarana dan prasarana
BACA JUGA:Yudi Pratama Pemuda Inovator Asal OKI Terima Penghargaan dari Kemenpora
BACA JUGA:WADUH! Suhu Cuaca Palembang Capai 36,8 Derajat, BMKG Kini Angkat Bicara
"Jadi Rumah Tahfiz bukan hanya sekedar aktivitas baca hafal, tetapi juga bicara soal kesejahteraan pengajar dan komitmen terhadap pemberian akses masa depan terhadap santri-santri desa yang berkhidmat di rumah tahfiz dan sekali lagi itu membutuhkan komitmen APBD dari seorang kepala daerah," tukasnya.