Dinyatakan Lulus Sebagai ASN, Ini 5 Instansi yang Tunjangan Kinerjanya Paling Tinggi di Indonesia!

BACA JUGA:Wajib Dicoba! 5 Kuliner Berkuah Khas Palembang Ini Bisa Menggoyang Lidah Kamu, Pokoknya Mantap Banget

BACA JUGA:5 Maskapai Penerbangan Domestik Termurah di Indonesia, Pas Buat Kamu yang Perlu Tiket Liburan Tahun Baru 2025

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

PNS yang bekerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendapat gaji dan tukin dengan nominal yang cukup besar.

Besaran nominal gaji tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 64/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 19/2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Berdasarkan peraturan tersebut posisi yang mendapat TPP tertinggi adalah Sekretaris Daerah, yaitu Rp127,7 juta, sedangkan untuk yang terendah adalah PNS Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp3,5 juta.

BACA JUGA:WOW! 5 Ciri Khas Dari Suku Palembang yang Terkenal Unik dan Beda Dari Pada Lainnya, Kamu Wajib Tahu Ya

BACA JUGA:WARISAN LELUHUR! Misteri Santet Teluh dan Banyu di Percaya Suku Baduy Banten, Sudah Ada Sejak 100 Tahun Lalu

3. Kementerian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pres 156 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, besaran tunjangan untuk PNS kelas jabatan terendah adalah Rp2,5 juta, sedangkan yang tertingginya, kelas jabatan 27 mendapat Rp46,9 juta.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, besaran tunjangan kinerja terendah di instansi BPK adalah sebesar Rp1,54 juta, sedangkan yang tertingginya adalah Rp41,55 juta.

BACA JUGA:5 Fakta Film 2nd Miracle In Cell No 7, Tayang Pada Liburan Natal Dengan Cerita Original Karya Indonesia!

BACA JUGA:Diangkat Dari Tweet Simple Man, Film SOROP Hadirkan 7 Fakta Menarik yang Kamu Harus Tahu Sebelum Menonton!

5. Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nominal tukin untuk jabatan terendah adalah Rp2,53 juta, sedangkan untuk jabatan tertinggi sebesar Rp33,24 juta.