“Para pegawai pemerintah enggan pindah karena dianggap kurang menopang berbagai aktivitas strategis dan terbatasnya akses publik serta keterpenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, budaya,” bebernya.
Meski begitu, Presiden Prabowo yang akan berkantor di IKN pada 2028 atau 2029 menjadi langkah visioner.
“Seharusnya menteri-menteri berpikir realistis dan lebih matang. Apalagi APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim yakni Rp6,3 triliun dari Rp400,3 triliun yang dianggarkan,” katanya.