Kerja sama ini, lanjutnya Sandi diharapkan dapat menjadi langkah progresif dalam memastikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Muba.
BACA JUGA:STQH ke 28 Tingkat Kabupaten Siap Digelar, Pemkab Muba Matangkan Pelaksanaan dan Jadwal
BACA JUGA:Sidak Pelayanan RSUD Sekayu, Ketua Komisi IV DPRD Muba: Jangan Ada Keluhan Warga Lagi
Sekaligus menciptakan sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Muba dan pribadi, kami menyambut baik dan sangat mendukung rencana kerja sama ini.
Perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian memang perlu diperkuat agar tidak ada hak yang terabaikan.
Saya meminta DPPPA Muba untuk segera menindaklanjuti dan merealisasikan MoU ini secepatnya," tegasnya.