SEKAYU, PALPRES.COM- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muba gencar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu terbukti dengan penyerahan bantuan kendaraan operasional bagi Samsat dan Polres Muba untuk mendukung PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor.
Kepala BPPRD Kabupaten Muba, Haryadi Karim SE MSi mengatakan, Pemkab Muba sendiri telah menetapkan target yang lebih tinggi dari penetapan provinsi sebesar Rp 90 Miliar.
Penetapan itu dilakukan sebagai wujud keseriusan BPPRD untuk meningkatkan sektor pajak dengan sasaran kendaraan bermotor.
BACA JUGA:Begini Cara BPPRD Muba Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak di Kecamatan Keluang, Intip Yuk!
BACA JUGA:Gandeng Bank BUMN, BPPRD Optimis Bisa Capai Target PBB-P2
“Kami juga telah melakukan dukungan nyata melalui sinergi pendanaan sebesar 2 persen untuk mendukung operasional pelayanan kesamsatan,” katanya.
Selain itu, Haryadi juga menjelaskan, dukungan lain pun dilakukan dengan menyerahkan kendaraan operasional roda empat bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapat Muba 1 dan Muba 2 serta Polres Muba.
"Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan dan pengawasan pajak kendaraan bermotor di lapangan, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak," harapnya.
Sebelumnya, rapat koordinasi pun dilakukan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi memperkuat pelaksanaan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
BACA JUGA:Libatkan APH, BPPRD Kabupaten Muba Awasi Penggunaan Tapping Box, Ini Targetnya
BACA JUGA:Bupati Muba Ingatkan Kendaraan Dinas dan Perusahaan Harus Jadi Contoh Membayar Pajak
Audiensi penting tersebut berlangsung pada Senin 14 April 2025 kemarin di Ruang Rapat Bupati Muba.
Bupati Muba H Muhammad Toha dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan bahwa target PAD dari sektor pajak daerah dapat tercapai.
“Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah.