Menurutnya, masalah anggaran semestinya dibicarakan secara terbuka agar ada solusi bersama, bukan malah jadi penghalang.
BACA JUGA:Gali Potensi Lokal, TP PKK Sumsel Ajak Warga PALI Wujudkan Kemandirian Pangan
BACA JUGA:Sidak Beras SPHP: Polda Sumsel Soroti Putusnya Suplai dan Dugaan Oplosan
Komisi II menegaskan, pembenahan database PPPK tidak bisa lagi ditunda.
Sinkronisasi data, disertai percepatan penyusunan RPP Manajemen ASN, harus segera dituntaskan demi memberikan rasa keadilan bagi para tenaga honorer yang selama ini mengisi celah penting dalam pelayanan publik.
Saatnya pemerintah pusat dan daerah benar-benar turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Tenaga honorer bukan sekadar barisan cadangan, melainkan tulang punggung layanan publik yang nyata dirasakan masyarakat.
BACA JUGA:RESMI! Kemenag Buka Seleksi Anggota Baznas 2025, Cek Syarat dan Tahapannya
BACA JUGA:BERSIAP! Dana Bansos PKH BPNT Bakal Segera Cair Dalam Waktu Dekat
Demikian informasi mengenai DPR desak KemenPAN RB dan BKN segera lakukan sinkronisasi data PPPK.