“Dengan adanya review dari pakar, data yang kami miliki bisa menjadi acuan valid saat serah terima dilakukan. Jadi, tidak hanya administratif, tetapi juga teknis dan ilmiah,” terangnya.
Ia menambahkan, saat ini Kementerian PKP masih menjalani proses likuidasi aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses ini ditargetkan selesai pada September 2025.
“Harapan kami percepatan ini dapat segera terealisasi, sesuai roadmap Kementerian PKP,” imbuhnya.
Rapat tersebut turut dihadiri pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, antara lain Auditor Ahli Muda Sensia Gibsi Ompusunggu, Auditor Ahli Muda Mukhlis Mataihu, KTU Sri Puji Lestari, serta Kepala Dinas Perkim Sumsel Ir. Novian Aswardani.
Hadir pula Dirut RSUD Siti Fatimah, dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala, bersama jajaran terkait lainnya.
BACA JUGA:Bangun PLTS di SLB Rumbai, PHR Perkuat Pendidikan Inklusif dan Energi Bersih
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang telah mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, pada 5 Mei 2025.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi rusun pekerja di Jalan Srijaya KM 7, Palembang, yang selama ini terbengkalai.
Dalam kunjungan tersebut, Fahri Hamzah mendorong agar rusun dapat segera difungsikan, salah satunya untuk hunian pegawai RSUD Siti Fatimah serta rumah singgah bagi keluarga pasien.
Usulan ini mendapat sambutan positif dari Pemprov Sumsel yang menilai pemanfaatan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Bupati Muba Tandatangani Komitmen Bersama Tentang Pembangunan Meritokrasi
Dengan adanya percepatan serah terima aset ini, Pemprov Sumsel berharap rusun pekerja tidak lagi terbengkalai.
Ke depan, bangunan tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang perumahan dan permukiman.