PALPRES.COM- Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru mengajak para wali kota dan bupati di seluruh Sumatera Selatan untuk tidak larut dalam keluhan menghadapi kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Seruan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Prabumulih dalam rangka HUT ke-24 Kota Prabumulih, Jumat (17/10/2025) pagi.
Menurut Herman Deru, efisiensi anggaran merupakan keniscayaan yang harus dihadapi dengan sikap optimis dan solutif.
Ia menekankan pentingnya agar pelayanan publik dan pembangunan masyarakat tetap berjalan, meski ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong Lubuklinggau Terus Maju Lewat Kolaborasi Pemerintah, DPRD dan Masyarakat
“Kita tidak boleh mengeluh karena ini adalah kondisi nasional. Kita bisa kurangi komponen rutin, tapi penghasilan PNS dan PPPK tidak boleh dikurangi. Boleh kencangkan ikat pinggang, tapi kue pembangunan masyarakat tidak boleh dikurangi,” tegas Herman Deru.
Ia menilai, kebijakan efisiensi justru menjadi momentum bagi daerah untuk membuktikan kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif dan inovatif.
“Yakinlah, pemerintah pusat ingin tahu sejauh mana kita mampu mengatur keuangan dan merencanakan kebutuhan. Jangan ragu, tetap semangat dan buktikan bahwa kita bukan tipe pemimpin yang mudah mengeluh. Yang perlu dihemat itu birokrasi, bukan pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru menyerahkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Bangubsus) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp 38 miliar lebih.
BACA JUGA:Peringati Hari Jadi Propam Polri Ke- 23, Sipopam Polres Lubuk Linggau Gelar Baksos
Bantuan itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2025, termasuk pembangunan Gedung Dekranasda dan perbaikan sejumlah ruas jalan di Kota Prabumulih.
Wali Kota Prabumulih H. Arlan, menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur Sumsel terhadap kemajuan daerahnya.
Menurutnya, Bangubsus tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah.