"Kami dari pihak DPRD juga membuka ruang untuk dialog lebih lanjut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan mempertemukan serikat buruh dengan perwakilan perusahaan.
Jika ada pelanggaran hukum, sampaikan bukti yang valid agar dapat ditindak sesuai aturan.
Kami siap memfasilitasi dan memastikan solusi terbaik bagi buruh,” tambahnya.
BACA JUGA:A Rahman Senen Kembali Terpilih Aklamasi Ketua DPC Partai Hanura Muba
BACA JUGA:Muba Expo 2025 Resmi Ditutup, Perputaran Ekonomi Capai Rp5,9 Miliar
Dalam hal ini, tentunya DPRD bersama Pemkab Muba berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh tanpa mengabaikan pentingnya keberlanjutan investasi di daerah.
"Investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Dengan adanya perusahaan, kita bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga buruh dapat sejahtera, dan pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan untuk membangun fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat," tandasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang positif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan buruh secara bertahap.
BACA JUGA:Hebat! Empat Pemuda Muba Ini Lolos Seleksi Ketat Bekerja dan Studi ke Jepang
BACA JUGA:Gubernur Sumsel Apresiasi Pemkab Muba, Pembukaan Porprov ke-15 Spektakuler dan Meriah
Dengan sinergi antara pemerintah, Forkopimda dan buruh diharapkan kesejahteraan buruh di Kabupaten Muba dapat terus meningkat, tanpa mengorbankan keberlanjutan investasi dan pembangunan daerah.
Turut hadir dalam audiensi, perwakilan Forkopimda, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Muba Ardiansyah SE MM PhD CMA.
Lalu, Kadisnakertrans Muba Herryandi Sinulingga beserta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Muba yang terkait, Sekjen DPP FSBPI Kasbi Pusat Andi Peci, Ketua FSBPI Sumsel Thomas. ***