PALEMBANG,PALPRES.COM- Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di ruang Mahameru Meeting Hotel Swarna Dwipa Palembang dihadiri oleh Sekda Muba Dr Apriyadi MSi, Jumat 31 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Dr Apriyadi MSi turut didampingi Kabag Perekonomian M Aswin SSTP MSi dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Rio Aditya SIP MSi.
"Lewat Rakor ini kita berharap penyaluran KUR di Muba dapat berjalan maksimal dan berdampak positif bagi pelaku UMKM di Muba," ujar Apriyadi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Rio Aditya SIP MSi merinci, hingga 24 Oktober 2025 terdata ada sebanyak 750 calon debitur KUR di Muba.
BACA JUGA:Pemerintah Menaikan Anggaran Bansos Pada 2026, Masyarakat Kurang Mampu Fokus Pemberdayaan!
BACA JUGA:Akad Massal KUR Serentak, Herman Deru: Bukti Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
"Penyaluran KUR ini akan terus dimasifkan agar bisa mendongkrak perekonomian dan pendapatan UMKM dalam mengembangkan bisnis," tandasnya.
Untuk diketahui Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan atau kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah.
Dimana dana itu 100 persen bersumber dari pemerintah yang disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi.
Pembiayaan atau kredit tersebut disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan, badan usaha dan kelompok usaha yang punya usaha produktif dan layak.
BACA JUGA:Banyak Penerima Bansos Berkurang Pada Tahap 4, Kok Bisa Begitu? Yuk Intip Faktanya!
BACA JUGA:Mobil Serv-Q, Inovasi Pertamina Patra Niaga Sumbagsel untuk Jamin Kualitas BBM dan Layanan SPBU
Namun belum punya agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.
Subsidi yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi bunga dan ada pola penjaminan sehingga agunan pokok KUR berupa usaha atau obyek yang dibiayai.