Menurut Ayu, idealnya setiap kabupaten dan kota memiliki Sekolah Rakyat.
BACA JUGA:Aktivitas Internet Melonjak, Pengawasan Ruang Digital Makin Mendesak
BACA JUGA:Konon Bertuah Kuat! 5 Batu Akik Bacan Ini Diyakini Menyimpan Energi Gaib
Namun, realisasi program tersebut sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan lahan minimal seluas enam hektare dengan status hak pakai milik pemerintah dan tidak bermasalah secara hukum.
Program Sekolah Rakyat merupakan layanan pendidikan berkualitas yang diberikan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
Di Kabupaten OKI, Sekolah Rakyat dibangun di kawasan objek wisata Teluk Gelam dengan luas lahan mencapai 10 hektare.
BACA JUGA:Polda Sumsel Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Langkat dan Aceh Tamiang
BACA JUGA:Kesehatan Menurun, H Halim Dirawat di ICCU, Sidang Dugaan Korupsi Tol Betung–Jambi Ditunda
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan, dari seluruh kabupaten dan kota di Sumsel, hanya tiga daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Kabupaten Ogan Ilir, OKI, dan Empat Lawang.
“Ada harapan baru bagi dunia pendidikan di Sumatera Selatan, baik dari sisi kualitas maupun ketersediaan sarana pendidikan,” ujar Deru.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada pertengahan 2026.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan pembangunan tepat waktu.
BACA JUGA:Jelang Nataru, Disperindag Lubuk Linggau Terus Pantau Harga Sembako di Pasar Tradisional
Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat diselesaikan sesuai target, yakni dalam waktu enam bulan.
“Dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo ini kami buktikan dengan melengkapi seluruh persyaratan pendirian Sekolah Rakyat terutama kesiapan lahan yang clean and clear,” kata Muchendi.