- Partai Golkar: Rp140.079.168
BACA JUGA:Bukan Sekadar Ibadah, Ini 5 Manfaat Puasa yang Bikin Kulit Lebih Sehat
- Partai NasDem: Rp135.977.416
- Partai Amanat Nasional (PAN): Rp132.473.578
- Partai Hanura: Rp104.662.832
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Rp68.515.368
Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran hibah partai politik tetap mendapatkan porsi yang relatif besar dan stabil dari tahun ke tahun.
BACA JUGA:Bupati OKI Terima Bantuan Darurat Banjir Senilai Rp395,4 Juta dari BNPB RI
Sebaliknya, anggaran belanja media yang memiliki fungsi strategis sebagai sarana informasi publik, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan justru dinilai tidak menjadi prioritas dan mengalami pemangkasan tajam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten OKI, Adi Yanto S.Pd M.Si mengungkapkan bahwa anggaran belanja media pada Tahun Anggaran 2026 mengalami pemotongan drastis hingga mencapai sekitar 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2025, anggaran belanja media Diskominfo OKI sebesar Rp700 juta, kemudian pada APBD Perubahan ditambah Rp300 juta sehingga totalnya mencapai Rp1 miliar.
Namun pada tahun 2026, total anggaran belanja media hanya sekitar Rp300 juta. Artinya, pemangkasan bisa mencapai 70 persen,” jelas Adi.
BACA JUGA:Beda dari Biasanya! Mengintip Suasana Sabtu Pagi di Balik Jeruji Besi Rutan Baturaja
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait arah kebijakan dan keberpihakan DPRD OKI dalam membangun demokrasi daerah.
Di satu sisi, partai politik sebagai bagian dari sistem kekuasaan memperoleh dukungan dana negara yang relatif aman dari efisiensi.
Di sisi lain, media yang berperan sebagai pengawas jalannya kekuasaan justru terdesak akibat keterbatasan anggaran.