PALEMBANG, PALPRES.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang tak luput dari pengawasan ketat.
Wali Kota Palembang bersama Wakil Wali Kota turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di kawasan 15 Ulu, Jakabaring, untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan kecukupan gizi.
Dalam sidak tersebut, sejumlah catatan ditemukan. Mulai dari lingkungan sekitar dapur yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP), tempat pembuangan sampah yang masih bercampur, kondisi atap bangunan yang terlalu rendah, hingga area memasak yang membutuhkan pembersihan lebih lanjut.
Bahkan, terdapat total 17 poin evaluasi, termasuk kekurangan tenaga petugas di lokasi. Satu SPPG juga diminta mengikuti pelatihan ulang karena dinilai belum sepenuhnya memahami SOP yang telah ditetapkan.
BACA JUGA:Dokkes Polres Ogan Ilir Pastikan 11.283 Porsi Program MBG Lolos Uji Organoleptik
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menegaskan, pengawasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut berjalan optimal.
Dari total 221 SPPG di Palembang, sebanyak 216 titik telah memenuhi standar kesehatan, sedangkan 214 titik dinyatakan memenuhi persyaratan higienitas.
Pemkot Palembang akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh melalui satgas khusus yang telah dibentuk, sehingga tidak ada celah yang dapat mengganggu kualitas makanan maupun keselamatan penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Fenty Aprina, menjelaskan bahwa pengawasan higienitas harus dilakukan sejak bahan pangan diterima, disimpan, diolah, dikemas, hingga didistribusikan.
BACA JUGA:Polemik Pembayaran MBG Rp176 Juta di Prabumulih, Direktur PD Petro Prabu Buka Suara
Saat ini, sekitar 4.321 penjamah makanan di SPPG Palembang telah mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikat.
Setiap SPPG diwajibkan memastikan minimal 50 persen plus satu dari total relawannya telah mengikuti pelatihan, termasuk juru masak, petugas penyimpanan, dan pengemasan.
Penggunaan alat pelindung diri (APD), penutup kepala, pengaturan suhu penyimpanan, hingga larangan membawa telepon genggam ke area memasak juga menjadi ketentuan yang wajib dipatuhi.