Presiden Prabowo di PBB: Diplomasi Hukum Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia

BACA JUGA:Pemkab OKI Perkuat Komitmen Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

Mekanisme ini menjadi penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, dari perspektif politik hukum, keberhasilan Presiden Prabowo di forum PBB mencerminkan penguatan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. 

Kerja sama di bidang ekonomi, lingkungan, energi terbarukan, hingga keamanan regional, jika diimplementasikan secara tepat, bisa membawa manfaat langsung bagi masyarakat. 

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap perjanjian internasional juga membawa konsekuensi hukum yang membatasi ruang gerak Indonesia. 

BACA JUGA:ALHAMDULILLAH! Prabowo Setujui Kenaikan Gaji Guru PNS dan PPPK Tahun 2025

BACA JUGA:Perusahaan di Muba Wajib Lapor Lowongan Kerja, Ini Sanksi bagi yang Membandel!

Oleh karena itu, pemerintah perlu berhati-hati agar kerja sama tersebut tidak merugikan kepentingan nasional.

Keempat, diplomasi di PBB juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional, khususnya dalam isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan pembangunan berkelanjutan. 

Posisi Indonesia yang aktif memberi kontribusi dalam forum internasional memperlihatkan bahwa negara ini tidak hanya penerima kebijakan global, tetapi juga aktor penting yang bisa memengaruhi arah kebijakan internasional. 

Dalam konteks ini, hukum internasional bukan hanya norma eksternal, tetapi juga instrumen politik luar negeri.

BACA JUGA:Efek Berganda Hulu Migas: Kisah Sukses Kegigihan Mbak Kalim dari Dapur Keripik Tempe ke Menu Omprengan MBG

BACA JUGA:Pertahankan Standar Keselamatan Kerja, MedcoEnergi Mendapat Penghargaan dari Kementerian ESDM

Kesimpulannya, lawatan Presiden Prabowo ke PBB dan tercapainya banyak kerja sama internasional harus dipandang bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga hukum. 

Setiap kerja sama mengandung konsekuensi hukum internasional yang wajib ditaati dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional. 

Sumber: