Apa Risiko Kontrak Bisnis Tanpa Klausul Penyelesaian Sengketa?

BACA JUGA:Saksi-Saksi Yehuwa Rilis Alkitab Bahasa Sunda, Bisa Diakses Gratis Secara Digital

BACA JUGA:Menata Ulang Pendidikan Tinggi: S1 untuk Nalar Ilmiah, S2-S3 untuk Marwah Ilmu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih berlaku mengatur bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui Arbitrase apabila para pihak telah mempunyai kesepakatan Arbitrase.

Kesepakatan itu dapat dicantumkan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi maupun dibuat tersendiri setelah sengketa muncul.

Masalahnya setelah konflik terjadi, memperoleh kesepakatan baru sering kali jauh lebih sulit.

Ketika kontrak ditandatangani, hubungan para pihak masih baik sehingga relatif mudah menyepakati cara penyelesaian sengketa.

Sebaliknya, setelah salah satu pihak merasa dirugikan, kepentingan mereka sudah berlawanan.

Pihak yang merasa lebih diuntungkan oleh proses pengadilan mungkin tidak bersedia masuk arbitrase.

Pihak lain mungkin justru menghendaki arbitrase. Oleh sebab itu, waktu terbaik untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa justru sebelum sengketa terjadi.

Jika sejak awal kontrak menentukan bahwa sengketa terlebih dahulu harus dinegosiasikan selama jangka waktu tertentu, kemudian dimediasi, dan apabila gagal diteruskan ke pengadilan atau arbitrase, terdapat peta jalan yang jauh lebih jelas.

Apabila mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan, barulah perkara diajukan kepada forum pengadilan yang telah ditentukan.

Dalam ruang lingkup bisnis, mekanisme bertahap dapat sangat berguna karena tidak semua perselisihan perlu langsung dibawa ke persidangan.

Kadang persoalan sebenarnya sederhana, seperti keterlambatan pembayaran, perbedaan kualitas barang, salah memahami spesifikasi pekerjaan, atau perbedaan perhitungan.

Jika hubungan bisnis masih dapat dipertahankan, penyelesaian secara negosiasi dapat lebih menguntungkan daripada langsung menggugat.

Bahkan apabila perkara sudah masuk pengadilan, sistem peradilan perdata Indonesia tetap mengutamakan upaya perdamaian melalui mediasi untuk perkara-perkara yang masuk dalam cakupan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Sumber: