Apa Risiko Kontrak Bisnis Tanpa Klausul Penyelesaian Sengketa?

Peraturan tersebut sampai sekarang masih berlaku dan pada prinsipnya mewajibkan perkara perdata tertentu yang diajukan ke pengadilan terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi.

Mencantumkan mekanisme negosiasi atau mediasi di dalam kontrak dapat membantu para pihak mencoba menyelesaikan masalah lebih awal sebelum biaya sengketa menjadi semakin besar.

Namun klausul penyelesaian sengketa juga tidak boleh dibuat secara sembarangan.

Kalimat yang terlalu umum seperti “apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah” memang terdengar baik, tetapi ada pertanyaan lain yang akan muncul, bagaimana jika musyawarah gagal?

 

Tidak semua kontrak membutuhkan klausul yang sangat panjang.

Untuk transaksi sederhana, klausul yang jelas dan ringkas sudah cukup. Yang penting para pihak mengetahui jalur penyelesaian ketika terjadi kegagalan pelaksanaan.

Di sisi lain, pilihan mekanisme juga harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengadilan mempunyai kelebihan berupa struktur prosedur dan mekanisme upaya hukum yang jelas.

Arbitrase dapat menarik untuk sengketa bisnis tertentu karena para pihak dapat memilih mekanisme yang lebih khusus dan didasarkan pada perjanjian Arbitrase.

Mediasi dan negosiasi dapat lebih tepat ketika para pihak masih ingin mempertahankan hubungan bisnis.

Tidak ada satu mekanisme yang selalu paling baik untuk semua kontrak.

Yang berbahaya justru ketika para pihak tidak memikirkan mekanisme apa pun.

Dalam praktik bisnis, orang sering berkata, “jangan membicarakan sengketa dulu, nanti seperti mendoakan kontraknya bermasalah.”

Pandangan seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Membuat klausul penyelesaian sengketa bukan berarti para pihak saling mencurigai.

Sumber: