Rukyatul Hilal, Tetapkan Idul Adha Jatuh pada 6 Juni 2025

PALEMBANG,PALPRES.COM- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menggelar rukyatul hilal (pemantauan hilal) untuk mendukung penetapan 1 Zulhijjah 1446 H.

Kegiatan pemantauan hilal dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumsel H. Taufiq di Helipad Hotel Aryaduta Palembang, Selasa 27 Mei 2025. 

Turut hadir, Kepala Bidang Urusan Agama Islam H. Efriyansa, Kepala Kantor Kemenag Kota Palembang H. Muflikhul Hasan, Perwakilan UIN Raden Fatah Palembang, Perwakilan Graha Teknologi, serta awak media. 

H. Taufiq usai melakukan pemantauan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pantauan, hilal belum terlihat.

BACA JUGA:50 Orang PPPK Tahap I di Lingkungan Kantor Kemenag Muratara Dilantik

BACA JUGA:Iwan Tuaji Lepas 368 Jemaah Haji Kloter 20 Asal Kabupaten PALI dan Palembang

“Kita sudah coba lakukan pemantauan. Pada saat matahari terbenam, menurut hisab hilal sudah di atas ufuk sehingga hilal sore ini kemungkinan dapat dirukyat. Namun di Kota Palembang tidak bisa terlihat karena pengaruh cuaca,” ujar Taufiq.

“Hasil rukyatul hilal sore ini langsung kita sampaikan kepada Kemenag RI c.q Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah guna menjadi bahan penetapan tanggal 1 Zulhijjah 1446 H melalui sidang isbat,” tambah Taufiq. 

Sementara itu, berdasarkan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kemenag menetapkan awal Zulhijjah 1446 H jatuh pada 28 Mei 2025.

Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah 1446 H jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025. 

BACA JUGA:Info Haji 2025: 368 Jemaah Kloter 18 Embarkasi Palembang Berangkat Menuju Jeddah, Tersisa 4 Kloter Lagi

BACA JUGA:Cek Jemaah Haji Embarkasi Palembang, Wakil Ketua BPH RI Minta Kualitas Penyelenggaraan Haji Ditingkatkan

“Tanggal 1 Zulhijah jatuh Rabu 28 Mei, sehingga 10 Zulhijah atau Idul Adha bertepatan dengan Jumat 6 Juni 2025,” jelas Menag. 

Sidang isbat dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi, Dirjen Bimas Islam, dan perwakilan ormas Islam lainnya.

Sumber: