Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Ini Kata Prof Dr Harris Arthur Hedar
Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Harris Arthur Hedar mengatakan penekanan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu, merupakan syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional--SMSI
Harris berpendapat, implementasi dari semua hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo, khususnya terkait adanya resistensi internal birokrasi hukum yang sudah lama terbiasa dengan budaya transaksional, yang bukan merupakan hal mudah untuk diubah.
"Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan.
BACA JUGA:Resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan RI, Presiden Prabowo Tegaskan Ini
BACA JUGA:Bupati Ogan Ilir Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo di Masjid Kubro Indralaya
Hal ini yang harus betul betul dicermati,” ucap dia.
Dalam menerapkan hukum tanpa pandang bulu, dia menyebutkan terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh.
Perkuat Independensi Penegak Hukum
Pertama, pemerintah perlu memperkuat independensi aparat penegak hukum.
BACA JUGA:Pemkab Muba Sembelih Sapi dari Presiden Prabowo Seberat 802 Kilogram
BACA JUGA:Jenderal Dudung Dampingi Amirulhajj 2025, Emban Amanah Presiden Prabowo
Proses hukum, kata dia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elite politik atau aparat negara, harus benar-benar terbebas dari intervensi kekuasaan.
Ia melanjutkan, langkah kedua, yakni transparansi menjadi kunci.
Penanganan kasus besar, seperti korupsi skala nasional, harus dilakukan secara terbuka agar publik bisa menilai sendiri konsistensi pemerintah.
Kemudian langkah ketiga, sambung dia, perlunya kebijakan nol toleransi atau zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan.
BACA JUGA:MOHON MAAF! Gaji 13 PNS Kategori Ini Tidak Akan Dicairkan Presiden Prabowo, Siapa Mereka?
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: smsi
- Share:
